Rangkaian pengangkatan tersebut mencakup sejumlah sektor pemerintahan. Pada jajaran kementerian, perubahan terjadi antara lain di posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, serta Menteri Perindustrian.
Di tingkat wakil menteri, perubahan mencakup posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dua Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara di luar jajaran kementerian, pergantian dan penugasan baru mencakup Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, pimpinan Ombudsman, Kapolri, Wakapolri, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta anggota Ombudsman.
Pelantikan menteri dan wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Adapun pengangkatan sejumlah pejabat lainnya tercantum dalam keputusan presiden terkait yang ditetapkan pada 30 September 2026.
Dengan adanya reshuffle pada 1 Oktober 2026, sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo mengalami perubahan. Salah satu rangkaian perubahan yang menonjol terlihat dari perpindahan Sugiono dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK, Arrmanatha Christiawan Nasir dari Wakil Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Luar Negeri, serta Listyo Sigit Prabowo dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Di sektor keamanan, posisi Kapolri kemudian diisi Suyudi Ario Seto, sedangkan Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri. Pada saat yang sama, perubahan susunan pemerintahan juga mencakup sejumlah kementerian, kementerian koordinator, serta lembaga negara dan badan pemerintahan lainnya.
Secara keseluruhan, sebanyak 18 pejabat masuk dalam daftar pelantikan pada reshuffle Kabinet Merah Putih 1 Oktober 2026. Pergantian tersebut sekaligus mengubah komposisi sejumlah posisi penting dalam pemerintahan, mulai dari tingkat kementerian hingga pimpinan institusi keamanan dan sejumlah lembaga. (*)