Haipadang.com – Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) periode sekaligus mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Gamawan Fauzi, mengusulkan agar nama sejumlah tokoh berpengaruh asal Ranah Minang diabadikan menjadi nama jalan di Sumbar.
Gagasan tersebut disampaikan Gamawan melalui artikelnya berjudul Pemberian Nama Jalan yang diterbitkan di Minangsatu.com pada Kamis (1/10/2026). Dalam tulisan itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mulai memikirkan penamaan jalan yang hingga kini masih banyak belum memiliki nama resmi.
Menurut Gamawan, kiprah tokoh-tokoh asal Sumbar tidak cukup hanya dikenang melalui buku. Penghormatan terhadap jasa mereka, kata dia, dapat diwujudkan melalui berbagai fasilitas publik, termasuk nama jalan.
"Kehebatan (tokoh-tokoh) itu tidaklah cukup dinukilkan dalam sebuah buku, tapi selayaknya diterjemahkan dalam bentuk yang lebih luas. Salah satunya adalah dengan mencantumkan nama tokoh atau pahlawan itu dalam berbagai fasilitas publik," tulis Gamawan, dikutip dari Minangsatu.com Jumat (2/10/2026).
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah jalan di Sumbar, baik yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurut Gamawan, masih terdapat jalan yang belum memiliki nama. Sementara itu, nama jalan yang sudah ada dinilainya dapat dievaluasi seiring perkembangan zaman.
"Di Sumatera Barat atau di Kota dan Kabupaten masih banyak jalan yang belum memiliki nama, ataupun bila telah bernama, layak dievaluasi sesuai perkembangan masa," tegas Gamawan.
Usulkan Nama Tokoh Ranah Minang
Dalam artikelnya, Gamawan turut menyebut sejumlah tokoh yang menurutnya layak dipertimbangkan sebagai nama jalan di Sumbar.
Nama-nama tersebut antara lain AK. Gani, Mr. Asaat, Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Syekh Muhammad Yasin Al Fadani, Rahmah El Yunusiah, dan Siti Manggopoh.
Selain itu, Gamawan mengusulkan nama lima mantan Gubernur Sumbar turut dipertimbangkan. Kelima tokoh tersebut yakni Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa, Harun Zain, Azwar Anas, Hasan Basri Durin, dan Zainal Bakar.
Gamawan yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Solok selama periode 1995-2005 tersebut menjelaskan, penamaan fasilitas publik memiliki kaitan dengan upaya negara dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah bernegara dan konstitusi.
Ia menilai sebagian besar nama jalan yang ada saat ini merupakan warisan dari masa lalu. Waktu pemberian nama tersebut pun beragam, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga nama yang telah mengalami beberapa kali perubahan.
"Salah satu tugas negara adalah mengatur agar hidup teratur berdasarkan falsafah bernegara dan konstitusi. Saat ini sebagian besar nama jalan adalah sebuah warisan masa lalu yang waktunya amat beragam. Ada yang diwarisi sejak awal kemerdekaan dan ada juga yang sudah beberapa kali diperbarui," jelas Gamawan.
Usul Penamaan Jalan Jadi Gagasan Sambut HUT ke-81 Sumbar
Gamawan juga menyoroti masih terbatasnya daerah di Indonesia yang melakukan evaluasi terhadap nama jalan yang sudah ada maupun memberikan nama terhadap jalan baru.
Karena itu, ia mengusulkan pemerintah daerah di Sumbar menjadikan momentum peringatan HUT ke-81 Sumbar sebagai kesempatan untuk memikirkan kembali penamaan jalan di daerah masing-masing.