Alokasi LPG Payakumbuh Capai 6.300 Mega Ton per Tahun
Dalam evaluasi distribusi, Arifianto turut memaparkan besarnya alokasi LPG 3 kilogram untuk Kota Payakumbuh. Berdasarkan data yang disampaikan, kota tersebut memperoleh alokasi mencapai 6.300 mega ton per tahun.
Jumlah tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan alokasi sejumlah daerah lain di Sumatera Barat (Sumbar). Sebagai perbandingan, Kota Sawahlunto memperoleh alokasi 2.000 mega ton per tahun, Kota Pariaman 1.900 mega ton, Kota Solok 1.700 mega ton, dan Kota Bukittinggi 3.000 mega ton.
Besarnya alokasi tersebut menjadi salah satu aspek yang akan diperhatikan dalam evaluasi kebutuhan pasokan LPG bersubsidi di Payakumbuh. Pemerintah perlu mencocokkan data alokasi dengan distribusi aktual untuk mengetahui apakah jumlah pasokan yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam pemeriksaan itu, Satgas juga menemukan satu agen yang mengajukan permohonan penambahan kuota LPG. Meski demikian, permintaan tersebut tidak langsung diteruskan karena masih harus melalui audit dan verifikasi data secara menyeluruh.
Arifianto menegaskan, penambahan kuota baru akan direkomendasikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kekurangan pasokan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang terbukti ada kekurangan yang valid, baru rekomendasi penambahan kuota kita teruskan ke SPBE atau Pertamina," ujar Arifianto.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan pengajuan tambahan kuota didasarkan pada kebutuhan yang terverifikasi. Pencocokan data juga menjadi langkah untuk menghindari keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi distribusi LPG di lapangan.
Distribusi LPG Diawasi hingga Potensi Penyaluran ke Luar Daerah
Selain memeriksa stok, harga, dan kelayakan tabung, Satgas turut menyoroti kemungkinan kebocoran distribusi LPG bersubsidi ke luar wilayah administrasi Kota Payakumbuh.
Dalam inspeksi tersebut, tim mengidentifikasi potensi celah penyaluran yang dapat menyebabkan LPG keluar dari wilayah distribusi yang semestinya. Pengawasan terhadap jalur distribusi menjadi bagian dari upaya memastikan gas bersubsidi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Petugas juga menarik tabung-tabung LPG yang kondisinya sudah usang dan dinilai tidak layak digunakan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap kondisi fisik tabung yang beredar di tingkat agen dan pangkalan.
Pemeriksaan terhadap kemungkinan penyaluran ke luar daerah serta penarikan tabung yang tidak layak melengkapi rangkaian pengawasan yang dilakukan Satgas. Dengan demikian, pengecekan tidak hanya berfokus pada ketersediaan barang dan harga jual, tetapi juga mencakup aspek distribusi dan kelayakan sarana penyaluran.
Hingga sidak berakhir, Satgas menyatakan tidak menemukan pelanggaran, kejanggalan, maupun persoalan harga pada lokasi yang diperiksa. Stok LPG 3 kilogram juga dinyatakan aman, sementara harga di tingkat agen dan pangkalan masih sesuai dengan HET berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
"Sejauh pemeriksaan hari ini, tidak ditemukan pelanggaran, kejanggalan maupun masalah harga. Stok aman dan harga di agen serta pangkalan sesuai dengan HET," sebutnya. (*)