Karena itu, keberadaan AI semestinya mendorong perguruan tinggi meningkatkan kualitas proses pendidikan, bukan sekadar mengganti pekerjaan manusia dengan mesin.
Jika dosen hanya menggunakan AI untuk membuat materi dan mahasiswa mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah teknologi tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan atau justru membuat pendidikan kehilangan proses pembentukannya?
Derisma menilai Responsible AI karena itu tidak cukup ditempatkan sebagai tanggung jawab individu mahasiswa ataupun dosen. Prinsip tersebut perlu menjadi bagian dari tata kelola perguruan tinggi.
Keputusan Bersama Tahun 2026 menempatkan tata kelola AI dalam cakupan yang lebih luas. Hal tersebut meliputi kebijakan, pengembangan kapasitas institusi, kurikulum dan asesmen, etika dan integritas, keamanan, penanganan insiden, penilaian risiko, monitoring, serta evaluasi dampak.
Perguruan tinggi dengan demikian perlu bergerak dari sekadar AI adoption menuju Responsible AI adoption. Penggunaan AI harus disertai mekanisme untuk mengidentifikasi bias, menjelaskan hasil, melindungi data, menguji keamanan, memantau kinerja, serta memastikan adanya human oversight.
AI yang digunakan untuk keputusan penting tidak semestinya bekerja tanpa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban manusia.
Regulasi sebagai Fondasi Inovasi
Regulasi dalam konteks tersebut tidak semata-mata perlu dipandang sebagai pembatas inovasi. Regulasi justru dapat menjadi fondasi untuk membangun inovasi yang bertanggung jawab.
Perguruan tinggi tetap memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan internal sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing institusi, tetapi tetap berada dalam kerangka nasional yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, perguruan tinggi tidak harus memilih antara AI atau manusia. Yang perlu dibangun adalah ekosistem yang memungkinkan manusia dan AI bekerja bersama secara produktif, kritis, etis, dan bertanggung jawab.
Mahasiswa perlu menjadi pengguna AI yang kritis, bukan pengguna yang bergantung. Dosen perlu menjadi pengarah pemanfaatan AI, bukan sekadar pengguna teknologi tersebut untuk membuat materi. Peneliti juga perlu memanfaatkan AI sebagai mitra ilmiah tanpa menyerahkan tanggung jawab ilmiahnya kepada mesin.
Sementara itu, perguruan tinggi perlu memastikan seluruh ekosistem tersebut berjalan dengan tata kelola yang jelas.
Dengan demikian, pertanyaan tentang "apa yang dibayar mahal" oleh mahasiswa di tengah era AI mendapatkan jawaban yang berbeda. Mahasiswa tidak hanya membayar untuk memperoleh materi ataupun jawaban.
Mahasiswa membayar untuk menjalani proses menjadi manusia yang mampu berpikir, mempertanyakan, mencipta, memecahkan masalah, serta mempertanggungjawabkan keputusan.
AI dapat membantu mempercepat proses tersebut, tetapi tujuan pendidikan tetap harus berada di tangan manusia.
"AI boleh semakin cerdas, tetapi perguruan tinggi harus memastikan manusia menjadi semakin kritis, kreatif, berintegritas, dan bertanggung jawab," ungkap Derisma