“Besar harapan kami kepada Bapak dan Ibu semuanya agar melalui workshop ini dapat memberikan informasi terkait potensi bencana yang ada di masing-masing kecamatan, sehingga penyusunan dokumen ini menjadi lebih sempurna,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa BPBD juga melibatkan konsultan tenaga ahli dalam proses penyusunan dokumen KRB. Konsultan tersebut memiliki pengalaman menyusun kajian risiko bencana di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Pelibatan tenaga ahli dilakukan dalam proses penyusunan dokumen yang akan menjadi acuan penanggulangan bencana selama lima tahun mendatang. Informasi dari pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat dihimpun bersama hasil kajian agar dokumen tersebut menggambarkan kondisi wilayah secara lebih lengkap.
Melalui workshop dan sosialisasi tersebut, Pemkab Tanah Datar menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya camat sebagai pihak yang berperan dalam menyampaikan kondisi wilayah. Informasi mengenai ancaman bencana, kerentanan masyarakat, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta kapasitas daerah menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana untuk periode lima tahun berikutnya. (*)
